Memperluas Peran ASN dengan Bermodalkan Semangat Kolaborasi!

#SobatHebatIndonesiaBaik #JadiKontributorJadiInspirator #BerbagiMenginspirasi #SohIBBerkompetisiArtikel

Indonesia saat ini sudah mendekati situasi yang disebut dengan istilah bonus demografi. Jika kita lihat data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata puncak peningkatan bonus demografi diprediksi terjadi di tahun 2020-2030 mendatang. Di mana dijelaskan bahwa penduduk usia produktif mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan usia lanjut. Dan secara umum yang kita ketahui, bonus demografi membawa percepatan pembangunan nasional karena menghasilkan generasi yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni. Namun bagaimana jika kualitas SDM rendah dan tidak terkelola, maka muncul pertanyaan dalam benak kita apakah tetap dikatakan bonus demografi atau justru petaka demografi?

Sehingga pengelolaan kualitas SDM tampaknya menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah. Pasalnya selain terjadi disrupsi teknologi yang tidak dapat dipungkiri lagi, tidak lupa juga ada efek pandemi Covid-19 yang baru selesai melanda yang berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, dan terutama perekonomian masyarakat.

Walaupun pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan, khususnya bangkit setelah pandemi. Pemerintah tidaklah dapat berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, terkhusus para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepannya pemerintah. Lalu, pertanyaannya apakah ASN dalam berbagai isu global saat ini hanya sebatas menjalankan rutinitas pekerjaan seperti biasa?

Pentingnya peran ASN tersebut menjadi keseriusan Presiden Joko Widodo, sehingga dalam sambutannya di acara peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN yang dilansir dari menpan.go.id. Beliau menegaskan bahwa “Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi”

Jika kita pahami pesan tersebut, bahwa selain agar ASN menjadi pelayan terbaik masyarakat. ASN juga ditegaskan agar jangan seperti pejabat zaman kolonial. Pesan menohok tersebut menunjukkan ketegasan beliau yang menarik untuk kita coba sedikit ulik sejarahnya, bagaimana situasi pegawai negara saat itu atau saat ini disebut dengan ASN.

Catatan sejarah mengungkapkan pegawai negara di bawah penjajahan kolonial yang dilansir minews.id, ternyata sangatlah kotor dengan sistem tanam paksa yang mempekerjakan para pegawai pribumi menggenjot hasil pertanian. Kemudian pegawai pribumi mendapatkan bonus dari pemerintah kolonial sehingga membuat pegawai pribumi semakin kaya, sedangkan rakyat semakin miskin dan sengsara. Namun sejak kemerdekaan, pegawai pribumi otomatis menjadi Pegawai Republik Indonesia.

Setelah kemerdekaan, tepat tanggal 25 September 1945 sistem kepegawaian negara mulai dirubah dengan keluarnya maklumat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sebagaimana yang dimuat menpan.go.id, “Presiden memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan Negara Republik Indonesia.”

Sehingga jelas bahwa presiden Joko Widodo memiliki alasan yang kuat supaya bercermin pada zaman kolonial. Namun Sejarah dengan nilai historis dan filosofis tersebut apakah masih terus diingat para ASN sampai saat ini, yang seharusnya sebagai nilai fundamental untuk menjadi pelayan publik profesional dan berintegritas.

Pentingnya Kolaboratif

Banyaknya jumlah ASN saat ini yang berdasarkan data BKN per 31 Desember 2021 sebanyak 4.046.187 yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tersebar diberbagai lini sektoral dari tingkat pusat hingga daerah. Juga bermacam latar belakang pendidikan, golongan, jenis kelamin, hingga usia atau generasi yang harus mampu berkolaborasi secara matang.

Berbicara tentang kolaborasi, tentu kita tahu bahwa ASN generasi milenial dikenal memiliki karakteristik penuh ide, gagasan serta keahlian. Namun bagaimanapun ide dan keahlian yang dimiliki, tidak akan dapat terealisasi tanpa adanya kolaborasi yang dapat memunculkan terobosan, solusi, inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya mendukung pemerintah meningkatkan kualitas SDM yang mumpuni.

Terlebih bagaimana ASN menghadapi tantangan dengan lebih adaptif. Seperti yang kita ketahui pandemi Covid-19 merubah semua aktifitas menjadi serba digital. Dari Penerapan bekerja hanya dari rumah atau work form home, hingga wacana pemerintah saat ini membuat bekerja di mana saja atau dikenal work form anywhere. Sisi lainnya yang menjadi tantangan ASN juga bagaimana lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat untuk bangkit setelah pandemi.

Sebagai contoh, Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten yang merupakan tempat penulis saat ini bertugas. Perpustakaan selalu diasumsikan hanya seperti gudang buku tempat membaca, meminjam buku atau juga sekedar mencari literatur.

Namun, siapa sangka perpustakaan dengan tumpukan bukunya ternyata bertransformasi memperluas perannya dengan langsung terjun ke masyarakat. Berperan berbagi pengetahuan seperti melatih, membimbing dan mementoring masyarakat dalam berbagai bidang yg langsung bisa dirasakan manfaatnya. Dikenal dengan transformasi berbasis inklusi sosial, program yang mendukung pengembangan SDM, dengan berbagai pelatihan yang mampu membuka wawasan seperti pelatihan berwirausaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ASN dapat berperan langsung sebagai sumber pengetahuan sesuai dengan bidangnya dalam transformasi inklusi sosial. Kolaborasi dengan berbagai pihak baik itu sesama ASN, stakeholder seperti pengusaha, akademisi, pegiat literasi atau lainnya juga menjadi faktor terpenting untuk menjadi pemantik semangat agar dapat bangkit kembali khususnya stelah dari pandemi Covid-19. Namun dalam berkolaborasi juga harus memperhatikan regulasi yang sudah ada sebelumnya.

Nyatanya transformasi berbasis inklusi sosial juga mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, di mana lembaga International Federation of Library Associations (IFLA) mendorong semua pihak untuk menjadikan perpustakaan menjadi mitra dan mendorong agar perpustakaan masuk dalam rencana pembangunan nasional untuk SDGs.

Selanjutnya, yang juga penting yakni bagaimana core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan juga employer branding ASN, yaitu “Bangga Melayani Bangsa” tertanam dalam diri ASN dan menjadi pondasi untuk berkolaborasi di sektor manapun para ASN bertugas. Dan berperan dalam meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung pemerintah mengelola kualitas SDM dan menyejahterakan masyarakat.

Dan akhirnya semangat kolaborasi yang sejak dulu telah disampaikan sang proklamator Ir Soekarno dengan konsep gotong royongnya membawa Indonesia sampai kepada saat sekarang ini. Maka harus kita resapi kembali untuk memantapkan semangat kolaborasi yang dalam pidatonya menyampaikan bahwa "Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!"