Hai, SohIB!
Politisi muda di Indonesia perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini, lho. Kenapa? Sebab, hal ini penting karena pengetahuan tentang hierarki peraturan perundang-undangan akan membantu politisi muda mengambil keputusan yang tepat secara hukum.
Apa saja sih, jenis atau hierarki peraturan perundangan-undangan yang politisi muda wajib tahu. Ternyata, dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah lengkap sekali dijelaskan, lho. Agar tidak ribet membuka UU, sebaiknya kita bahas satu-satu di sini ya, SohIB.
Pertama, UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi ini mengatur landasan negara, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Politisi muda perlu memahami isi UUD 1945 dan melaksanakannya dalam menyusun kebijakan.
Kedua, Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau ke luar majelis. Politisi muda penting mengetahui fungsi dan kedudukan Ketetapan MPR sebagai pedoman menyusun UU.
Selanjutnya, Undang-Undang (UU) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan UUD 1945. UU di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada peraturan lainnya. Politisi muda perlu mengetahui UU yang ada dan melibatkan diri dalam penyusunan UU yang berkaitan dengan bidangnya.
Sejajar urutannya dengan UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa. Politisi muda wajib tahu ini, jika Perppu tidak serta merta berlaku sebelum disetujui DPR.
Setelah UU/Perppu, Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan pelaksanaan dari UU yang ditetapkan Presiden. Politisi muda perlu memahami PP yang berlaku dan ikut serta dalam membahas penyesuaian atau perubahan PP agar sesuai dengan kebutuhan sosial dan politik terkini.
Berikutnya, Peraturan Presiden (Perpres) merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal konkret yang tidak diatur dalam UU atau PP. Politisi muda perlu memahami Keppres yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkannya.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan gubernur sebagai pelaksanaan UU. Politisi muda perlu mengerti Perda yang berlaku di daerahnya agar dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Di sini politisi muda yang berada di daerah-daerah harus lebih memahami potensi daerahnya supaya dapat dioptimalkan dalam kebijakan publik.
Selain peraturan perundang-undangan di atas, Keputusan Gubernur (Kepgub) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur untuk mengatur hal-hal tertentu dalam wilayahnya.
Politisi muda perlu memahami Kepgub yang dikeluarkan oleh gubernur daerahnya supaya dapat mengawasi kebijakan publik yang diambil.
Kemudian, Instruksi Presiden (Inpres) adalah instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden kepada menteri atau lembaga negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan negara. Politisi muda perlu memahami Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden agar dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah.
Selanjutnya, keputusan menteri adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri untuk mengatur hal-hal tertentu di bawah kewenangannya. Politisi muda perlu memahami keputusan menteri yang berlaku dalam bidangnya agar dapat memberikan masukan atau perubahan yang diperlukan.
Selain itu, keputusan kepala daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk mengatur hal-hal tertentu di daerahnya. Politisi muda perlu memahami keputusan kepala daerah tersebut agar dapat bekerja sama dalam implementasi kebijakan di daerah mereka.
Terakhir, peraturan bupati/walikota adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota dalam rangka implementasi kebijakan daerah. Politisi muda perlu memahami peraturan bupati/walikota yang berlaku di daerahnya agar dapat memberikan masukan dalam menyusun kebijakan di tingkat lokal.
Dalam kesimpulan, politisi muda di Indonesia perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan pengetahuan tersebut, mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan legal dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.
Sumber referensi:
- https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/
1