Mengubah Permainan: Apakah Transformasi Digital dapat Membawa Era Baru Pemilu yang Lebih Baik di Indonesia?

#SohIBBerkompetisiArtikel 

Mengubah Permainan Pemilu dengan Transformasi Digital

Dalam era transformasi digital yang berkembang pesat, kita memiliki peluang emas untuk mengubah permainan dalam pemilu dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Hal ini juga disampaikan oleh Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam kegiatan konslidasi nasional yang diikuti oleh seluruh Anggota KPU seluruh Indonesia dan Sekretaris beserta jajarannya yang berlangsung di Jakarta pada 1 Desember 2022. Menurut Betty digitalisasi dan teknologi Informasi KPU bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada proses transisi pemerintahan yang dilakukan dalam pemilu. “Pemanfaatan dan kemanfaatan dari sistem tersebut dalam rangka membangun dan membantu KPU menjadi lebih modern, menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan dunia. Proses pengembangan digitalisasi. Karena data yang menjadi basis sistem informasi ini bersifat riskan, maka proses pengembangan sistem informasi yang dimiliki KPU sangat mempertimbangkan aspek keamanan,” pungkasnya.

Menggali Kelebihan Transformasi Digital dalam Pemilu

Transformasi digital menawarkan sejumlah kelebihan yang signifikan dalam hal pemilu. Pertama, teknologi e-voting atau i-voting dalam transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penghitungan suara. Dengan sistem elektronik, hasil dapat diumumkan lebih cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menunggu hasil akhir. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan mengurangi potensi konflik pasca-pemilu.

Selain itu, teknologi ini dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dalam penghitungan suara. Sistem elektronik dapat secara otomatis menghitung suara dengan akurasi yang lebih tinggi, mengurangi peluang terjadinya kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam penghitungan manual. Ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mencegah terjadinya manipulasi suara.

Transformasi digital juga membawa kemudahan akses bagi pemilih. Dengan adanya e-voting atau i-voting, pemilih dapat memberikan suara mereka secara online, yang memungkinkan partisipasi yang lebih mudah bagi mereka yang berada di luar negeri, penyandang disabilitas, atau yang memiliki keterbatasan fisik. Ini dapat meningkatkan inklusivitas dan partisipasi dalam pemilu, serta memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk ikut serta dalam menentukan masa depan negara.

Penerapan Teknologi E-Voting atau I-Voting

Teknologi e-voting sendiri telah diterapkan oleh sejumlah negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Pelaksanaan e-voting itu mencakup badan manajemen Pemilu di tingkat nasional maupun tingkat daerah. E-voting pertama kali diterapkan di Estonia pada tahun 2005 di tingkat daerah, kemudian pada tahun 2007, ditingkatkan menjadi level nasional. Selain itu, negara - negara seperti India dan Filipina juga telah meraih banyak keberhasilan dalam penerapannya.

Di Indonesia e-voting juga telah beberapa kali diterapkan, namun masih dalam sekala kecil. Contohnya adalah pemilihan Kepala Dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009 dan Pilkades di Desa Babakan Wetan, Bogor pada tahun 2017 lalu.

Mempertimbangkan Kekurangan Teknologi E-Voting atau I-Voting

Meskipun digitalisasi pemilu dengan menggunakan teknologi e-voting atau i-voting memiliki banyak keuntungan, namun perlu untuk dipertimbangkan dengan matang terkait kekurangan dan kesiapan dalam pelaksanaannya. Pertama, ada kekhawatiran terkait keamanan dan kerahasiaan suara. Teknologi elektronik rentan terhadap serangan siber dan manipulasi data. Jika sistem tidak cukup aman, suara pemilih dapat terancam kerahasiaannya atau hasil pemilu dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan yang kuat harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan teknologi ini.

Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait kesenjangan teknologi dan akses yang tidak merata di seluruh negeri. Di beberapa daerah terpencil atau yang kurang berkembang, akses internet yang stabil mungkin tidak tersedia atau terbatas. Hal ini dapat menghambat partisipasi pemilih di wilayah-wilayah tersebut, meninggalkan celah yang dapat memengaruhi keadilan pemilu. Terkait hal tersebut, pada tahun 2018 data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia, mencatat bahwa penduduk Indonesia yang sudah melek internet baru sekitar 64,8 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. (radarmalang.jawapos.com, 19/05/2019). Sehingga perlu adanya pengadaan pelatihan dan infrastruktur yang memadai guna mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Kesimpulan

Transformasi digital membawa perubahan yang signifikan dalam pemilu di Indonesia. Teknologi e-voting atau i-voting menawarkan kelebihan yang dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan partisipasi dalam pemilu. Namun, kekhawatiran terkait keamanan, kerahasiaan suara, dan kesenjangan akses juga perlu diperhatikan secara serius.

Dalam mengejar era baru pemilu yang lebih baik, perlu adanya kajian yang mendalam, perencanaan yang matang, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pemilihan teknologi dalam pemilu harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik Indonesia, serta menjunjung tinggi prinsip integritas dan keadilan. Dengan menjaga keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi dan kebijakan yang bijaksana, kita dapat mengubah permainan dan menciptakan era baru pemilu yang lebih baik di Indonesia.