#SohIBBerkompetisiArtikel
Pemikiran tentang demokratisasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) muncul setelah krisis ekonomi 1997/1998. Sebelumnya, ASEAN menerapkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Namun, di era transformasi digital ini, pendukung demokratisasi, salah satunya Indonesia, menganggap bahwa menghormati prinsip-prinsip demokrasi akan menjadi jalan yang lebih baik untuk mencapai perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
Pemikiran ASEAN Way atau ‘Cara ASEAN’ yang tradisional beranggapan bahwa mengkritik sistem politik negara anggota ASEAN yang lain adalah tabu dan harus dihindari untuk menjaga keharmonisan kawasan. Terlebih pada latar belakang pendirian ASEAN yang sudah dirancang untuk cenderung atas dorongan dari pikiran luar kawasan yang menginginkan stabilitas politik di Asia Tenggara.
Melihat hal tersebut, demokratisasi ASEAN mengusung pandangan berbeda dengan menekankan pentingnya komitmen bersama dalam membangun kehidupan politik di era digital yang demokratis. Hingga munculnya sebuah gagasan dasar Masyarakat Keamanan ASEAN (MKA) yang pertama kali dikemukakan oleh Rizal Sukma kepada Departemen Luar negeri Indonesia. Menjadikan hal ini titik balik peran Indonesia dalam mewujudkan harapan ASEAN.
Berangkat dari itu, kilas balik pada pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) ke-36 di Phnom Penh, Kamboja, di Pertengahan Juni 2003. Indonesia sebagai motor pendorong munculnya agenda demokratisasi di ASEAN pada awalnya mendapat tantangan dari beberapa negara anggota ASEAN yang lain atas kekhawatirannya akan keharmonisan hubungan antarnegara. Dengan indikasi akan terusik jika demokrasi dijadikan tujuan dalam perwujudan Masyarakat ASEAN.
Namun, dengan semangat membara akan gebrakan transformasi digital saat ini, minat Indonesia dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia tidak hanya mencerminkan kemajuan demokratisasi di negara ini. Namun, juga merupakan upaya untuk menguatkan kembali posisi kepemimpinan tradisional Indonesia di ASEAN pada masa perkembangan global yang pesat akan transformasi digital.
Tentu, pada kenyataannya, usulan Indonesia menghadapi penolakan dari beberapa negara ASEAN yang tidak demokratis dengan menentang inklusi demokrasi dan hak asasi manusia sebagai tujuan utama kebijakan ASEAN. Hal ini menjadi suatu kejutan dengan hasilnya diberikan referensi singkat, menyatakan bahwa ASEAN Security Community (ASC) akan memastikan anggota ASEAN hidup dalam damai, keadilan, demokrasi, dan harmoni dengan satu sama lain dan dengan dunia.
Hingga dalam hal ini, Indonesia masih berusaha memperjuangkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia pada era transformasi digital sebagai upaya untuk memajukan nilai-nilai demokrasi di wilayah ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa meski terdapat perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota, Indonesia tetap berupaya untuk mempertahankan kepemimpinannya dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam konteks ASEAN.
.jpeg)
Lepas dari permasalahan tersebut, demokratisasi ASEAN yang berlakukan secara masif dan intensif oleh Indonesia dan transformasi digital tentu memiliki hubungan yang penting, bukan sekadar permainan politik belaka. Transformasi digital telah memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi politik, meningkatkan akses informasi, dan memperluas ruang demokrasi berbagai negara bagian di ASEAN.
Menelisik Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, telah melibatkan teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial, platform daring, dan aplikasi mobile, warga negara Indonesia memiliki kemampuan untuk berbagi pendapat, mengorganisir gerakan politik, dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan lebih mudah dan efektif.
Melalui upaya ini, demokratisasi ASEAN juga tidak hanya mempengaruhi tingkat partisipasi politik individu, tetapi juga mendorong adopsi teknologi digital dalam konteks pemerintahan. Salah satu contoh konkret adalah implementasi sistem e-government, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Lebih dari itu, masyarakat diharapkan dapat dengan lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan mengurangi kesenjangan akses terhadap informasi di berbagai lapisan masyarakat.
Selain itu, penerapan teknologi digital dalam konteks demokratisasi ASEAN juga berdampak pada peningkatan kualitas komunikasi antara pemerintah dan warga negara. Melalui platform digital, pemerintah dapat secara efisien menyampaikan kebijakan, program, dan informasi penting kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki akses yang lebih luas untuk memberikan umpan balik, dan aspirasi mereka kepada pemerintah, sehingga menciptakan saluran komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Demikian menunjukkan bahwa demokratisasi ASEAN tidak hanya memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga mempromosikan penerapan teknologi digital yang berkelanjutan untuk mendorong partisipasi publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam era digital ini, demokratisasi ASEAN terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan demokrasi yang lebih inklusif, responsif, dan berdaya guna.
Tak hanya dari segi pemerintahan, transformasi digital juga telah membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di ASEAN, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi. Inisiatif digital seperti e-commerce, fintech, dan digitalisasi industri telah menciptakan peluang ekonomi baru dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah di ASEAN. Dalam konteks demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adanya kesempatan usaha yang merata dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap hak-hak politik dan ekonomi bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, hubungan antara demokratisasi ASEAN yang dilakukan oleh Indonesia dan transformasi digital adalah saling memperkuat. Transformasi digital memberikan alat dan platform yang penting untuk memperkuat partisipasi politik, meningkatkan transparansi, dan memperluas ruang demokrasi di ASEAN, sementara demokratisasi mendorong adopsi teknologi digital yang lebih luas untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata di kawasan tersebut.
Dengan kebermanfaatan dan keberlanjutan yang terus diupayakan oleh Indonesia untuk meningkatkan perannya akan harapan ASEAN, pelaksanaan demokrasi bisa dilihat dari sejumlah indikator, antara lain seberapa banyak ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya untuk berpartisipasi. Warga negara atau rakyat dalam demokrasi selalu mendapat perhatian utamanya.
Oleh karena itu selalu ditekankan peranan warga negara yang senyatanya dalam proses politik. Suatu masyarakat dapat dikatakan demokratis apabila masyarakatnya punya hak yang sama untuk mengambil bagian dalam soal pemerintahan dan mempunyai kemungkinan yang sama untuk mempergunakan sumber-sumber masyarakat, dan para warganya bebas menyatakan aneka ragam pendapat dan mencari dukungan atas pendapatnya melalui berbagai media digital.
Referensi:
- Collins, Alan., Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues, (Singapura : Instutute of Southeast Asian Studies, 2003).
- Shofwan Al Banna Choiruzzad, ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
1