Indonesia Pelopor Kerja Sama Pembangunan ASN di ASEAN

#SohIBBerkompetisiArtikel

Indonesia memiliki jumlah aparatur sipil negara (ASN) terbanyak di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Menurut data terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2021, Jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 4,4 juta orang. Sementara itu, negara ASEAN lainnya seperti Filipina memiliki sekitar 2,7 juta ASN, Thailand memiliki sekitar 1,8 juta ASN, dan Malaysia memiliki sekitar 1,6 juta ASN.

Rasio jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia adalah 1,9% dari total populasi penduduk, artinya hanya ada 1-2 orang PNS yang melayani setiap 100 penduduk. Thailand memiliki rasio yang sama dengan Indonesia, sedangkan di negara lain rasio cenderung lebih tinggi seperti Malaysia dengan 3,7%, Singapura dengan 2,5%, Filipina dengan 2,9%, dan Brunei Darussalam yang paling tinggi mencapai 11,4%.

Sebagai negara dengan jumlah ASN terbanyak di ASEAN, Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan dalam memajukan pelayanan publik. Meskipun rasio jumlah ASN per penduduk di Indonesia terbilang rendah, hal tersebut bisa menjadi keunggulan karena dapat mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi birokrasi dan memperbaiki kualitas layanan publik.

Efisiensi birokrasi dan perbaikan kualitas layanan publik Indonesia terbukti berhasil. United Nations (UN) E-Government Survey 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018.

Selain memajukan birokrasi di dalam negeri, Indonesia juga berperan aktif memajukan kerja sama ASEAN di bidang kepegawaian dan administrasi publik melalui partisipasinya dalam ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) sejak tahun 1981. Selanjutnya, ada tahun 2008, Indonesia memimpin ACCSM dan menyelenggarakan Sidang ke-14 ACCSM di Bali.

ACCSM dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik di negara-negara ASEAN, khususnya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada pertemuan ACCSM Working Group for Operationalize of the ACCSM Work Plan di Jakarta pada tahun 2009, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya menyepakati draft paper of Work Plan yang mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembangunan kapasitas institusi/lembaga, penguatan kepemimpinan, dan tinjauan pusat sumber daya ASEAN.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di ASEAN, terdapat rencana untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Program ini mencakup berbagai jenis pelatihan seperti teknis, manajerial, dan pengembangan kepemimpinan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tenaga kerja di ASEAN memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Program ini akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ASEAN dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Pembangunan Kapasitas Institusi/Lembaga

Untuk memperkuat kapasitas institusi, strategi yang direncanakan adalah dengan melakukan reformasi kelembagaan dan meningkatkan efisiensi administrasi publik. Langkah-langkah ini akan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang inovatif, mengadopsi praktik manajemen modern, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan akhir dari rencana ini adalah untuk memperkuat kemampuan institusi di ASEAN sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Semua tindakan ini juga didukung dengan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang berkelanjutan, termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan, untuk memastikan kompetensi yang memadai dalam menghadapi tantangan masa depan.

Penguatan Kepemimpinan

Supaya pemimpin di ASEAN mampu memimpin negaranya dengan baik, dirancang program pengembangan kepemimpinan dan fasilitasi pertukaran pengalaman di antara para pemimpin di ASEAN. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pemimpin di ASEAN memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai untuk membawa negara-negara mereka ke arah kemajuan dan kemakmuran

Peninjauan Pusat Sumber Daya ASEAN

Peninjauan Pusat Sumber Daya ASEAN adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pusat tersebut dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area di mana pusat tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. Pusat Sumber Daya ASEAN bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan koordinasi bagi kebijakan dan program di ASEAN, sehingga penting untuk memastikan kinerjanya optimal. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengumpulan data, analisis kualitatif dan kuantitatif, serta wawancara dengan stakeholder terkait. Hasil dari peninjauan ini kemudian dapat digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan di ASEAN.

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia juga pernah berperan aktif dalam pengelolaan kepegawaian di tingkat ASEAN. Salah satu inisiatif yang diambil oleh BKN adalah membentuk ASEAN Pool of Experts on Civil Service (A-EXPECS) yang berisi database tenaga ahli dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari negara anggota ASEAN. Hal ini merupakan bagian dari pengembangan talent management untuk menjalankan komitmen Indonesia dalam Work Plan ACCSM 2016-2020. Pembentukan database ASN ini kemudian dibahas bersama negara-negara anggota ASEAN melalui penyelenggaraan ARC Workshop on Formulating Concept: A-EXPECS 2018. Simpulan yang menarik dari artikel ini adalah bahwa BKN Indonesia aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi kepegawaian di tingkat ASEAN dengan menginisiasi pembentukan database ASN untuk meningkatkan talent management.

Dengan demikian, melalui kerja sama dan kontribusinya dalam ACCSM, Indonesia dapat membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kapasitas institusional, dan kepemimpinan di negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memajukan pelayanan publik di ASEAN serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat ASEAN secara keseluruhan.