#DemiNamaBaikKampus: Melawan Stigma dan Intimidasi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus melalui Pendampingan Korban dan Pemberantasan Rape Culture

#DemiNamaBaikKampus: Melawan Stigma dan Intimidasi Korban  Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus melalui Pendampingan  Korban dan Pemberantasan Rape Culture

Ilustrasi korban kekerasan seksual | Freepik (freepik.com)

Oleh: Alden Rayhan Jieputra

Sub Tema : Memecah Kebisuan dan Tantangan dalam Melawan Kekerasan Seksual 

Tempat tinggal : Sulawesi Tenggara, Kota Kendari

SohIBBerkompetisiArtikel

 

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk penghinaan, pelecehan, dan/atau penyerangan fungsi reproduksi seseorang (Burn, 2019). Selain pemaksaan hubungan seksual, kekerasan seksual juga mencakup catcalling, sentuhan tidak senonoh, dan perbuatan berkonotasi seksual lain yang tidak dikehendaki. Sepanjang tahun 2021, Komnas Perempuan melaporkan sebanyak 338.496 pelaporan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual paling banyak terjadi di jalanan umum, transportasi publik, dan universitas. Kehadiran universitas dalam daftar ini menjadi anomali tersendiri mengingat reputasi perguruan tinggi sebagai menara gading akademia yang seharusnya menawarkan keamanan bagi siswa.

Masih segar di ingatan mengenai kasus Agni, mahasiswi FISIP UGM, yang menjadi korban pelecehan seksual saat tengah menjalani KKN pada tahun 2017 lalu (BBC, 2019). Alih-alih mendapatkan keadilan, Agni justru mendapatkan intimidasi dan tekanan. Malangnya, kasus Agni hanyalah satu dari ratusan ribu kejadian pelecehan seksual di lingkungan kampus yang terjadi tiap tahunnya. Korban dibuat malu dan terkucilkan sehingga tidak berdaya melawan pelaku dengan posisi sosial lebih tinggi. Stigma yang melekat pada korban pelecehan seksual menjadi tantangan yang signifikan dalam memfasilitasi pelaporan dan pembuktian kasus serupa. Pada akhirnya, korban terjebak dalam siklus keji dari kultur pemerkosaan dalam lingkungan akademik. 

Ilustrasi korban kekerasan seksual | Freepik (freepik.com) 
Ilustrasi korban kekerasan seksual | Freepik (freepik.com) 

Kultur pemerkosaan atau rape culture merupakan serangkaian norma sosial yang memperlakukan korban kekerasan seksual dalam lingkungan yang skeptis dan tidak bersahabat (Pazzanese, 2020). Dalam masyarakat dengan kultur pemerkosaan kental, korban akan disalahkan, diancam, diintimidasi, dan dipersekusi karena dianggap membawa malu dan petaka. Nurbayani & Wahyuni (2023) merumuskan kultur pemerkosaan menjadi normalisasi, degradasi, penghapusan otonomi, dan kekerasan eksplisit. Dalam lingkungan akademik, relasi kekuasaan dosen-mahasiswa merupakan faktor utama pencetus kekerasan seksual. Posisi sosial yang timpang antara kedua pihak seringkali menguntungkan pelaku dalam menggambarkan korban sebagai pembohong licik oportunis. Selain itu, pelaku kekerasan seksual di kampus umumnya mempunyai sumber daya dan “bekingan” kuat yang menyebabkan dirinya tidak takut dipersekusi. Dalam posisi ini, pelaku memanfaatkan masyarakat dengan kultur pemerkosaan kental untuk lebih lanjut mengintimidasi, merepresi, dan melabeli korban dengan stigma negatif. 

Peran kultur pemerkosaan dalam intimidasi dan viktimisasi korban meliputi: Rendahnya empati dan pemahaman terhadap korban, pembunuhan karakter dan stigmatisasi kekerasan seksual, penghinaan dan pengurangan martabat, serta kekerasan fisik. Selain metode intimidasi yang telah disebutkan, represi korban kekerasan seksual juga dapat dilakukan dengan bentuk ancaman dan sanksi administratif. RZ (42), tendik yang menjadi korban kekerasan oleh rektor, mengaku mendapatkan surat peringatan serta ancaman mutasi dan demosi karena melaporkan kasus pelecehannya ke polisi. Mahasiswa yang mendukung RZ juga mendapatkan ancaman verbal bahwa kuliahnya akan dipersulit jika masih ikut campur (Taufan, 2024). Kurangnya transparansi dalam kerja satgas pelecehan seksual menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian kasus serupa. Selain itu, otonomi perguruan tinggi mengizinkan universitas untuk menjatuhkan hukuman secara sepihak bagi pihak-pihak tertentu yang dianggap telah merusak citra kampus.

Ilustrasi intimidasi dan kekerasan terhadap korban kekerasan seksual | Freepik (freepik.com) 

Ilustrasi intimidasi dan kekerasan terhadap korban kekerasan seksual | Freepik (freepik.com) 

Kultur pemerkosaan tumbuh subur dalam lingkungan yang pervasif terhadap ide, konsep, dan diskursus kekerasan seksual (United Nations, 2019). Menumbuhkan kesadaran menjadi esensial dalam menghentikan keberlanjutan kultur pemerkosaan di lingkungan kampus. Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam mengadakan pelatihan dan workshop yang memfasilitasi siswa agar dapat menempatkan diri mereka dalam simulasi penanganan kejadian kekerasan seksual. Melalui workshop, peserta diajarkan untuk mengenali kejadian kekerasan seksual sekaligus mekanisme penanganan dan pencatatan kasus. 

Universitas dapat menyediakan pelatihan berbasis multisektor yang melibatkan praktisi hukum dan psikolog klinis. Pemahaman yang lebih komprehensif dan partisipasi aktif civitas academica diharapkan dapat membentuk kesadaran komunitas akan realita kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kampus. Seringkali, universitas langsung mengadakan seminar-seminar  kesadaran seksual sebagai respons terhadap kekerasan seksual yang terjadi. Akan tetapi, intervensi tergesa-gesa seperti ini seringkali tidak didukung dengan landasan teori yang baik  dan seringkali mengabaikan kompleksnya penanganan kasus kekerasan seksual (Crocker, 2020). Sebagai akibatnya, peserta seminar tidak akan dapat mengaktualisasikan pengetahuan  yang diterima dalam situasi kekerasan seksual secara nyata. Alih-alih mengambil langkah kuratif secara terburu-buru, mediasi terhadap korban-korban kekerasan seksual dan mendengarkan saran dan pengalaman mereka dapat mendatangkan informasi berguna dalam penyusunan program intervensi. Keterlibatan langsung korban akan memberikan insight terhadap beragam variasi kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kampus dan menstimulasi penyusunan program penyelesaian terbaik untuk tiap kasus.

Nurbayani & Wahyuni (2023) menjelaskan bahwa normalisasi kultur pemerkosaan perlu dihentikan dengan menumbuhkan budaya antipemerkosaan. Budaya antipemerkosaan merujuk kepada peran media dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban pemerkosaan. Budaya antipemerkosaan dapat ditumbuhkan dengan penanaman perspektif bahwa korban tidak bertanggung jawab dalam kejahatan yang menimpa dirinya. Pemberitaan yang lebih adil, pemberhentian persekusi korban, serta konsumsi informasi dengan lebih kritis merupakan beberapa cara menumbuhkan budaya antipemerkosaan ketika menerima kabar kejadian kekerasan sekolah di kampus. Melalui implementasinya, budaya antipemerkosaan diharapkan dapat mengikis secara perlahan kultur pemerkosaan dan hegemoni maskulinitas yang terlanjur melekat kuat dalam masyarakat.

Batasan-batasan hukum yang menyangkut consent (persetujuan) serta perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual perlu didefinisikan dengan tegas untuk mengurangi ambiguitas. Selain penguatan landasan hukum, lembaga penyelesaian kasus juga perlu diberikan semacam otonomi dan kewenangan agar dapat menjalankan investigasi secara adil dan transparan. Instansi pendidikan tinggi juga dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual dalam kampus melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas feminisme dan LSM terkait. Komunitas seperti “Girl Up UGM” dan “Arek Feminis Surabaya” berperan sebagai wadah bagi korban untuk bersuara dengan aman. Komunitas-komunitas ini memberikan perlindungan dan pendampingan korban dalam perkembangan kasusnya. Selain kegiatan advokasi, kampanye kampanye anti-kekerasan seksual yang dilakukan lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memotivasi korban-korban lain untuk mulai bersuara.

Ilustrasi pendampingan bagi korban kekerasan seksual | Freepik (freepik.com) 
Ilustrasi pendampingan bagi korban kekerasan seksual | Freepik (freepik.com)

Kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang nyata dalam lingkungan instansi perguruan tinggi di Indonesia. Ketimpangan posisi sosial dan relasi kekuasaan merupakan faktor pemicu utama bagi kasus kekerasan seksual. Stigmatisasi, intimidasi, dan represi yang kerap menimpa korban kekerasan seksual merupakan hasil dari kultur pemerkosaan yang hadir dalam lingkungan kampus. Pemberantasan kultur pemerkosaan sangat esensial dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Metode-metode seperti memberdayakan mahasiswa, menguatkan standar hukum, menumbuhkan budaya antipemerkosaan, serta menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas feminisme dapat dilakukan untuk secara perlahan mengikis nilai-nilai permisif kultur pemerkosaan dalam lingkup akademik.